PENDIDIKAN - PENDIDIKAN Senin, 07 November 2011 , 22:12:00 Daerah Dinilai Belum Mampu Urus Pendidikan JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar menilai, kebijakan otonomi daerah (otda) yang menyerahkan urusan pendidikan ke pemerintah kabupaten/kota, merupakan kebijakan yang terlalu gegabah “Saya kira, keberanian untuk mengotdakan pendidikan itu sangat gegabah. Pendidikan itu kan basic pembangunan manusia. Lagipula, otda sendiri pun belum teruji,” ujar Dedi ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Senin (7/11). Sebenarnya, lanjut Dedi, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari desentraliasi pendidikan tersebut. Sebut saja, masalah guru dan jabatan kepala sekolah. “Guru jadi terkooptasi kepentingan politik lokal. Kepala sekolah yang bagus, akan dilengserkan karena tidak mendukung kepada daerahnya,” ujar Dedi. Dia setuju urusan pendidikan ditarik lagi menjadi urusan pusat. Hanya saja, lanjutnya, peralihan dari desentralisasi menjadi sentralisasi, menurutnya memang harus dilakukan secara bertahap karena tentunya akan terkait dengan undang-undang. Dikatakan, mungkin bisa dimulai dengan sentraliasi masalah guru. “Kalau perlu, guru harus ada ikatan dinas. Sehingga, guru tidak akan terkena dampak politik lokal dan bisa ditempatkan di mana saja. Guru dikembalikan pada pusat,” imbuhnya. Dedi menambahkan, jika tata kelola otda ke depannya sudah membaik, maka tidak menuntup kemungkinan jika daerah diberi kewenangan kembali. “Untung saja saat ini masalah anggaran atau keuangan tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah, dan masih sebagian dikelola oleh pusat. Kalau tidak, bisa semakin berantakan. Karena daerah memang belum siap menghadapi desentralisasi atau otda ini,” paparnya. (cha/jpnn)