PENDIDIKAN - PENDIDIKAN Senin, 07 November 2011 , 22:12:00 Daerah Dinilai Belum Mampu Urus Pendidikan JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar menilai, kebijakan otonomi daerah (otda) yang menyerahkan urusan pendidikan ke pemerintah kabupaten/kota, merupakan kebijakan yang terlalu gegabah “Saya kira, keberanian untuk mengotdakan pendidikan itu sangat gegabah. Pendidikan itu kan basic pembangunan manusia. Lagipula, otda sendiri pun belum teruji,” ujar Dedi ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Senin (7/11). Sebenarnya, lanjut Dedi, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari desentraliasi pendidikan tersebut. Sebut saja, masalah guru dan jabatan kepala sekolah. “Guru jadi terkooptasi kepentingan politik lokal. Kepala sekolah yang bagus, akan dilengserkan karena tidak mendukung kepada daerahnya,” ujar Dedi. Dia setuju urusan pendidikan ditarik lagi menjadi urusan pusat. Hanya saja, lanjutnya, peralihan dari desentralisasi menjadi sentralisasi, menurutnya memang harus dilakukan secara bertahap karena tentunya akan terkait dengan undang-undang. Dikatakan, mungkin bisa dimulai dengan sentraliasi masalah guru. “Kalau perlu, guru harus ada ikatan dinas. Sehingga, guru tidak akan terkena dampak politik lokal dan bisa ditempatkan di mana saja. Guru dikembalikan pada pusat,” imbuhnya. Dedi menambahkan, jika tata kelola otda ke depannya sudah membaik, maka tidak menuntup kemungkinan jika daerah diberi kewenangan kembali. “Untung saja saat ini masalah anggaran atau keuangan tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah, dan masih sebagian dikelola oleh pusat. Kalau tidak, bisa semakin berantakan. Karena daerah memang belum siap menghadapi desentralisasi atau otda ini,” paparnya. (cha/jpnn)

NASIONAL - HUMANIORA

Sabtu, 05 November 2011 , 03:37:00

Dikecam, Perilaku Daerah Asal Mutasi Guru
Godok Kebijakan Tarik Guru jadi Pegawai Pusat

JAKARTA - Perilaku pemimpin dan pejabat pemkab atau pemkot yang kerap asal mutasi guru dan kepala sekolah, menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Imbauan berupa peraturan menteri masih tidak mempan. Kemendikbud berencana mengambil langkah instan dengan menarik status para guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat.

Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Muti Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom. Dia menuturkan, persoalan pemerintah daerah asal memutasi guru atau kepala sekolah sudah meresahkan Kemendikbud. "Sebab, bisa mengganggu program peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan," katanya.

Persoalan dibalik mutasi yang paling memilukan adalah, mutasi dilakukan tanpa didasari tinjauan kinerja. "Tapi lebih cenderung sikap like and dislike pemimpin daerah," kata dia. Biasanya, guru dan kepala sekolah kerap dijadikan corong politik calon atau pemimpin daerah. Jika tidak bisa mengamankan suara pemilih, seorang guru dan kepala sekolah rentan dimutasi.

Secara aturan, Gultom menuturkan jika perilaku asal mutasi tadi boleh dilakukan. "Sebab para guru itu adalah pegawai daerah. Mereka diangkat kepala daerah," terangnya. Untuk itu, sudah menjadi hak kepala daerah juga untuk memecat dan menggeser atau memutasi. Namun, menurut Gultom, upaya tadi bisa mengganggu jalannya proses pendidikan yang sedang berjalan.

Contonya, ada kepala sekolah sedang menjalankan program peningkatan kemampuan berhitung siswa. Di tengah berjalannya program tadi, tiba-tiba kepala sekolah itu dipindah tanpa dasar evaluasi kinerja. Setelah diganti, kepala sekolah baru memiliki program prioritas lainnya. Seperti, meningkatkan kebersihan sekolah. "Perubahan program kerja kepala sekolah bisa membingungkan siswa," jelas Gultom.

Di bagian lain, Plt Direktur Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan upaya menarik status tenaga pendidik dari aparatur daerah menjadi aparatur pemerintah pusat, terus digodok. Dia menuturkan, semangat otonomi daerah dengan memberikan wewenang pemkab dan pemkot mengangkat guru ternyata kurang optimal.

Selain mampu mencegah politisasi tenaga pendidik atau guru, Suyanto mengatakan banyak manfaat ketika guru tadi ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Seperti, bisa menjadi solusi tidak meratanya guru di beberapa daerah.

Suyanto mengatakan, Kemendikbud mempercayai hingga saat ini terjadi penumpukan guru di pulau Jawa. Kemendikbud, tidak punya wewenang untuk mengatur distribusi guru tadi. "Alasannya pasti mereka mengatakan kami ini pegawai daerah. Jadi tidak bisa dipindah ke daerah lain," papar Suyanto.

Laporan kekurangan tenaga guru di beberapa pulau di luar Jawa cukup disayangkan pihak Kemendikbud. Sebab, dari catatan Kemendikbud, rasio jumlah guru dengan siswa di Indonesia mencapai 1:18. Artinya, satu guru mengajar 18 siswa. Rasio ini lebih bagus jika dibandingkan di Amerika yang hanya 1:20. Kemendikbud berharap, perubahan status guru dan kepala sekolah menjadi pegawai pemerintah pusat, bisa mengatasi persoalan politisasi dan penyebaran guru. (wan)